Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai melaksanakan upacara peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54 pada hari Senin (1/12/2025) di halaman kantor KPU Sinjai. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran sekretariat KPU Sinjai. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai, Nurkhaeriyyah, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Korpri tahun ini menjadi momentum bagi seluruh aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan KPU, untuk semakin meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi. Beliau juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan dedikasi seluruh anggota Korpri dalam menghadapi berbagai agenda kepemiluan, termasuk penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan literasi demokrasi bagi masyarakat.   Tema Hari Korpri ke-54 tahun ini mengajak seluruh ASN untuk terus bertransformasi menjadi birokrasi yang adaptif, berdaya saing, serta mampu memberikan layanan publik yang semakin cepat, akurat, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto seluruh peserta upacara. Melalui momentum ini, KPU Sinjai berharap nilai-nilai loyalitas, pengabdian, dan etika profesi ASN semakin mengakar di lingkungan KPU demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai mengikuti Webinar bertajuk “Membangun Kebiasaan dan Etika di Ruang Digital” yang diselenggarakan oleh KPU RI pada Jum'at (28/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh komisioner KPU Sinjai sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas serta penguatan literasi digital bagi penyelenggara pemilu. Webinar ini membahas berbagai strategi dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beretika, terutama bagi pelaksana pemilu yang sehari-hari berinteraksi dengan publik melalui media sosial, sistem informasi, dan kanal digital lainnya. Materi yang dipaparkan narasumber menekankan pentingnya membangun budaya digital yang positif, menjaga integritas informasi, serta menerapkan etika komunikasi di dunia maya. Selain itu, KPU RI juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, perlunya verifikasi data sebelum publikasi, serta kewajiban setiap aparatur untuk menjaga profesionalisme di ruang digital guna mendukung kredibilitas lembaga. Partisipasi KPU Sinjai dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan informasi dan komunikasi publik, sekaligus mendukung implementasi transformasi digital di lingkungan KPU secara menyeluruh.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai melaksanakan kegiatan Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan pada Kamis (27/11/2025). Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Sinjai ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai sebagai bentuk sinergi dalam menjaga kualitas dan akurasi data kepartaian. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas KPU dalam memastikan proses pemutakhiran data partai politik berjalan secara sistematis, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pertemuan tersebut, Anggota KPU Sinjai, Awaluddin, membahas perkembangan data keanggotaan partai politik, tahapan pemutakhiran yang sedang berjalan, dan strategi memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Ketua Bawaslu Sinjai, Muhammad Arsal Arifin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya transparansi serta akurasi data partai politik sebagai bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi. Ia mengapresiasi konsistensi KPU Sinjai dalam melaksanakan pemutakhiran data secara berkala dan menyatakan bahwa Bawaslu siap mengawal setiap prosesnya. Sementara itu, Anggota KPU Sinjai, Makkarumpa, menegaskan bahwa keberlanjutan pemutakhiran data parpol merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang kredibel. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPU, Bawaslu, dan partai politik dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga validitas data. Kegiatan koordinasi ditutup dengan sesi diskusi dan penyampaian masukan, yang diharapkan dapat menjadi langkah konstruktif untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Sinjai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai menghadiri Rapat Penyusunan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini berlangsung secara daring dan diikuti oleh jajaran satuan kerja KPU dari seluruh Indonesia. Dari KPU Kabupaten Sinjai, hadir Yusran selaku Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL), Suhaema selaku Bendahara Pengeluaran, serta Jusran selaku Operator Keuangan. Ketiganya mengikuti rapat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU. Rapat Penyusunan PIPK ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan memastikan proses pelaporan keuangan tahun anggaran 2025 berjalan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, KPU RI memberikan arahan teknis, pembaruan kebijakan, serta penekanan terhadap pentingnya konsistensi dalam penerapan pengendalian intern di setiap satuan kerja. KPU Sinjai berharap melalui rapat ini, penyusunan dan pelaksanaan PIPK dapat semakin optimal sehingga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peserta dari KPU Sinjai akan menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan penyesuaian dan penguatan prosedur pengendalian intern di tingkat satker.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai turut berpartisipasi dalam Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Evaluasi Nasional Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada kegiatan ini, KPU Sinjai diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Sinjai, Muhammad Rusmin dan Nurkhaeriyyah selaku sekretaris KPU Kabupaten Sinjai. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 23-26 November 2025 melalui zoom meeting. Rapat finalisasi tersebut menjadi forum penting untuk merangkum hasil evaluasi di seluruh tahapan Pemilihan Serentak 2024, mulai dari persiapan, penyelenggaraan, hingga pelaporan. Melalui kegiatan ini, KPU RI mengajak seluruh satuan kerja untuk menyatukan data, analisis, serta rekomendasi perbaikan sebagai bahan penyusunan laporan nasional. Kehadiran KPU Sinjai diharapkan memperkaya proses finalisasi laporan agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan penyusunan laporan evaluasi nasional dilakukan secara komprehensif, akurat, dan sesuai ketentuan. Laporan tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam penyempurnaan kebijakan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu pada periode berikutnya. Dengan mengikuti rapat finalisasi ini, KPU Sinjai menegaskan komitmennya dalam mendukung evaluasi berkelanjutan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara daring oleh tim pemeriksa pada Senin (24/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam rangkaian proses audit yang bertujuan memastikan tata kelola keuangan di lingkungan KPU berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai standar regulasi. Melalui pertemuan virtual tersebut, tim pemeriksa memaparkan ruang lingkup pemeriksaan interim, termasuk penilaian atas sistem pengendalian intern, kelengkapan dokumen keuangan, serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, disampaikan pula jadwal dan kebutuhan data yang akan menjadi fokus pemeriksaan. KPU Kabupaten Sinjai menyambut baik pelaksanaan Entry Meeting ini dan menyatakan siap memberikan dukungan penuh selama proses audit berlangsung. Partisipasi secara daring memungkinkan seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan efektif, meski berada di lokasi yang berbeda. Melalui pemeriksaan interim ini, KPU Sinjai berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.