Rapat Pleno Rutin, KPU Kabupaten Sinjai Perkuat Kesiapan PEKPP 2026 dan Penguatan Pelayanan Publik
Senin, 13 Juli 2026
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai menggelar Rapat Pleno Rutin di Aula KPU Kabupaten Sinjai, Senin (13/7/2026). Rapat yang dipimpin Ketua KPU Kabupaten Sinjai, Muhammad Rusmin, ini dihadiri oleh para Anggota KPU, Sekretaris, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan jajaran sekretariat untuk membahas perkembangan program kerja serta berbagai agenda strategis kelembagaan.
Dalam arahannya, Ketua KPU Kabupaten Sinjai, Muhammad Rusmin, menyampaikan progres persiapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPP) Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa tahapan yang masih harus dipenuhi adalah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti akademisi, media massa, organisasi masyarakat, dan perwakilan lainnya sebagai bagian dari evaluasi pelayanan publik.
Selanjutnya, Anggota KPU Kabupaten Sinjai Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Nikmah Zen, menyampaikan hasil Rapat Koordinasi dan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota melaporkan perkembangan pelaksanaan PDPB di wilayah masing-masing. Masukan dari Bawaslu akan disampaikan paling lambat H-3 sebelum pleno dan akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan Triwulan III. Untuk Kabupaten Sinjai sendiri tidak terdapat masukan maupun tanggapan dalam pelaksanaan PDPB Semester I. Selain itu, Kabupaten Sinjai juga melaporkan satu TPS Khusus, yaitu di Rumah Tahanan (Rutan), sementara penyusunan data TPS Reguler masih terus dilakukan.
Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU Kabupaten Sinjai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Supratman, menyampaikan bahwa KPU RI akan melaksanakan Forum Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui Zoom Meeting pada 13–24 Juli 2026, dengan jadwal Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan tersebut pada 22 Juli 2026. Ia juga menekankan pentingnya memaksimalkan persiapan menghadapi PPID Award serta menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), akan dilaksanakan diskusi internal antara Komisioner dan Sekretariat pada pekan depan yang dirangkaikan dengan simulasi penataan daerah pemilihan.
Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Sinjai Divisi Teknis Penyelenggaraan, Awaluddin, menyampaikan adanya surat masuk dari DPRD Kabupaten Sinjai terkait gugatan terhadap salah satu usulan dari DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, ia mengarahkan agar seluruh dokumen penting yang berkaitan dengan perkara tersebut segera dipersiapkan sebagai bahan pendukung apabila diperlukan.
Dari sisi kesekretariatan, Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Basri, menyampaikan hasil Zoom Meeting terkait PEKPP. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik akan membahas berbagai aspek pelayanan yang diberikan KPU Kabupaten Sinjai, mulai dari fasilitas pendukung seperti area parkir, toilet, kebersihan kantor, hingga pelayanan kepada masyarakat yang melibatkan akademisi, organisasi, media massa, komunitas, dan unsur lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan FKP, sejumlah dokumen administrasi harus disiapkan, meliputi undangan, berita acara, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi kegiatan.
Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai, Isak Pareang, menambahkan bahwa seluruh dokumen pendukung PEKPP pada dasarnya telah selesai diunggah. Dokumen yang masih menjadi fokus penyelesaian adalah hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang akan melengkapi seluruh persyaratan penilaian.
Menutup rapat pleno, seluruh peserta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Sinjai melalui penguatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing serta peningkatan penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk PKPU dan Undang-Undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu. Komitmen tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan semakin berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
....
