Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai menggelar Kajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan pada Kamis 11 september 2025. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran komisioner, sekretariat, serta staf KPU Sinjai, dengan menghadirkan Muhammad Naim sebagai pemateri yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Sinjai periode 2018-2023. Kajian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman penyelenggara pemilu terhadap aturan-aturan pencalonan, baik dalam pemilihan legislatif maupun kepala daerah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya KPU Sinjai dalam meningkatkan kapasitas internal serta memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan. Dalam pemaparannya, Muhammad Naim menekankan pentingnya konsistensi penyelenggara dalam memahami regulasi pencalonan. Selain membahas substansi PKPU, forum ini juga menjadi ruang diskusi interaktif bagi peserta untuk mengkaji berbagai potensi persoalan teknis di lapangan, termasuk persyaratan calon, verifikasi dokumen, hingga mekanisme pencalonan yang kerap menjadi fokus publik. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan KPU Sinjai dalam menghadapi tahapan pencalonan pada pemilu dan pemilihan mendatang. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi, KPU Sinjai optimis dapat menyelenggarakan proses pencalonan yang profesional, akuntabel, serta berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai menghadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang digelar oleh KPU Republik Indonesia pada Selasa (9/9/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh Ketua Divisi, Kasubag, dan staf Perencanaan, Data, dan Informasi. Rapat koordinasi tersebut membahas strategi, mekanisme, serta langkah-langkah teknis dalam memastikan keakuratan dan validitas data pemilih. Hal ini menjadi fokus utama KPU RI dalam rangka mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas, inklusif, dan berintegritas. Anggota KPU Sinjai, Nikmah Zen, menegaskan bahwa keikutsertaan KPU Sinjai dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan data pemilih yang akurat dan mutakhir. “Data pemilih adalah fondasi utama penyelenggaraan pemilu. Melalui rakor ini, kami di KPU Sinjai semakin memperkuat komitmen untuk terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan. Dengan begitu, seluruh masyarakat Sinjai yang memiliki hak pilih dapat terjamin hak konstitusionalnya,” ujar Nikmah Zen. Selain itu, Rakor juga menjadi ajang konsolidasi dan sinergi antara KPU daerah dengan KPU RI, terutama dalam mengatasi dinamika kependudukan, perpindahan penduduk, hingga masuknya pemilih pemula yang terus bertambah setiap tahunnya. Melalui kegiatan ini, KPU Sinjai bersama KPU se-Indonesia diharapkan semakin solid dalam menyajikan data pemilih yang valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang akurat, penyelenggaraan pemilu ke depan diyakini akan berjalan lebih berkualitas dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terperinci Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 s/d Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung secara luring di kantor KPU Provinsi Sulsel dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin (8/9). Entry meeting ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Sulsel dan menghadirkan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor. Pemeriksaan terperinci tersebut bertujuan untuk memastikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, serta akuntabel.   Ketua KPU Sinjai, Muhammad Rusmin, bersama sekretaris dan staf bagian keuangan hadir dalam kegiatan ini. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa entry meeting ini menjadi bagian penting dari proses audit yang rutin dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga publik. “Kami di KPU Sinjai siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Hal ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan Pilkada 2024 hingga semester pertama tahun 2025,” ungkap Muhammad Rusmin.   Melalui kegiatan ini, KPU Sinjai diharapkan semakin memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan lembaga, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai kembali menggelar rapat pleno rutin pada Senin (8/9/2025). Rapat yang berlangsung di ruang rapat KPU Sinjai tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sinjai, Muhammad Rusmin, dan dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, serta staf KPU Sinjai. Dalam arahannya, Ketua KPU Sinjai menekankan pentingnya sinergi internal pasca pemilu dan pemilihan. Beberapa agenda pembahasan utama dalam pleno kali ini diantaranya, pelaksanaan koordinasi dan Coklit terbatas di sejumlah kecamatan sebagai bagian dari upaya memastikan akurasi data pemilih. Selain itu, persiapan Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan III akan segera dilaksanakan sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait perkembangan data pemilih berkelanjutan. Kemudian pendampingan pemilihan Ketua OSIS di sekolah-sekolah, sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan demokrasi di kalangan pelajar. Disamping itu, pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan akan dilaksanakan melalui peran Komisioner KPU Sinjai sebagai pembina upacara di SMA, SMK, dan sederajat. Rapat pleno rutin ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal KPU Sinjai, sekaligus memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, efektif, serta tepat sasaran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai menggelar kegiatan penarikan mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar pada Senin (8/9/2025) di Kantor KPU Sinjai. Kegiatan ini menjadi penutup program magang yang telah dijalani mahasiswa selama dua bulan di lingkungan KPU Sinjai. Ketua KPU Sinjai, Muhammad Rusmin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para mahasiswa atas dedikasi dan kontribusinya selama berada di KPU Sinjai. Menurutnya, program magang ini tidak hanya memberi manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga membantu KPU dalam menjalankan sejumlah aktivitas kelembagaan. “Kami sangat mengapresiasi semangat dan kontribusi adik-adik mahasiswa selama magang di KPU Sinjai. Semoga pengalaman yang diperoleh bisa menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik maupun kehidupan profesional ke depan,” ujar Muhammad Rusmin. Sementara itu, perwakilan mahasiswa magang Unismuh Makassar mengungkapkan rasa syukur dan bangga dapat menjalani pengalaman langsung di KPU Sinjai. Mereka mengaku mendapatkan banyak ilmu, mulai dari tata kelola administrasi perkantoran hingga wawasan tentang kepemiluan dan demokrasi. Kegiatan penarikan ini ditutup dengan sesi foto bersama dengan Ketua dan Sekretaris KPU Sinjai sebagai simbol berakhirnya program magang. Dengan berakhirnya masa magang tersebut, diharapkan para mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh serta menjadi generasi muda yang turut berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai mengikuti kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan secara serentak oleh KPU RI pada Senin (8/9/2025). Kegiatan ini diikuti langsung oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, serta jajaran Sekretariat KPU Sinjai. Dari tingkat pusat, hadir Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota KPU RI Iffa Rosita, dan Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam arahannya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan pentingnya penerapan nilai antikorupsi di seluruh lini kerja KPU. Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin maju telah memperkuat sistem integrasi di lingkungan KPU, sehingga mempersempit ruang terjadinya penyelewengan, pemerasan, maupun penyuapan. “Seluruh mekanisme kini telah terhubung dalam satu sistem yang transparan dan terpantau. Dengan begitu, potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan semakin dapat diminimalisir,” ujar Afifuddin. Melalui kegiatan sosialisasi ini, KPU berkomitmen memperkuat integritas kelembagaan serta memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan.